I. PENDAHULUAN
Beras merupakan komoditi
strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan
produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting
dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
maupun dalam rangka stabilitas kepentingan konsumsi masyarakat secara umum.
Untuk melindungi
kepentingan tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan “Ketentuan Impor
Beras” melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.9/MPP/Kep/1/2004
tanggal 10 Januari 2004 dan perubahannya.
Implementasi kebijakan
tersebut secara signifikan telah mampu mengangkat harga gabah di tingkat
petani, mendorong perdagangan beras antar wilayah yang semakin dinamis dan
rasional, bahkan mampu memotivasi petani untuk meningkatkan
produksi/produktivitas padinya.
Namun demikian, kebijakan
tersebut yang pada impplemetasinya selama hampir 4 tahun berupa penutupan impor
beras sepanjang tahun ternyata telah menimbulkan kekurangan pasokan bagi segmen
pasar tertentu karena kesulitan untuk mendapatkan beberapa jenis beras tertentu
di dalam negeri, yaitu antara lain : beras pecah 100 % (untuk industri), beras
ketan (untuk umum dan industri), beras kesehatan, beras japonica, beras basmati
dan juga benih padi.
Karenanya perlu diberikan
pengecualian atau dispensasi bagi jenis – jenis beras tersebut yang memang
ketersediaan/produksinya didalam negeri hingga saat ini tidak ada atau sangat
terbatas.
Namun demikian, mengingat
nilai politis perberasan nasional yang sudah sangat kondusif seiring dengan
penetapan ketentuan impor beras maka pelaksanaan importasi jenis beras tertentu
tersebut harus terkontrol secara baik dari mulai penyeleksian importir,
penentuan waktu, lokasi dan jumlah impor serta pelaksanaan importasinya.
Mengingat hal tersebut,
maka melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi
Dispensasi Impor Beras Jenis Tertentu akan menjadi acuan/dasar bekerja bagi POKJA PERBERASAN Dewan Ketahanan Pangan selaku
institusi yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian (selaku Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan) yang berhak memberikan atau menolak untuk memberikan
rekomendasi dispensasi impor beras sebagai bahan pertimbangan Departemen
Perdagangan dalam memberikan “persetujuan dispensasi impor beras”
II. DASAR
HUKUM
Dasar hukum penyusunan SOP pemberian rekomendasi atas dispensasi impor
beras jenis tertentu adalah :
a. Inpres
3/2007 tentang Kebijakan Perberasan
b. SK
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.9/MPP/Kep/1/2004 dan perubahannya
c. SKMentan/Ketua
Harian Dewan Petahanan Pangan No. 211/Kpts/OT.160/4/2004 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja (POKJA) Perberasan
d. Keputusan
Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian No.55/Kpts/OT.160/G/4/04
tentang Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja (POKJA) Perberasan
e. Surat
Mendag No.1718/M-DAG/12/2005 ttg tentang pengaturan masa impor beras tahun 2006
f.
Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.S-08/D.II.M.Ekon/03/2006
tanggal 9 Maret 2006 perihal Hasil Rakor Teknis Impor Beras Khusus.
g. Surat
Edaran Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
No.20/TU.210/G/1/2008 tentang Batas Maksimum Volume Dispensasi Impor dan
Pembelian Beras Ketan Dalam Negeri
III. RUANG LINGKUP
Pemberian rekomendasi
dispensasi impor beras oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
selaku Ketua Tim Pelaksana POKJA Perberasan merupakan pertimbangan teknis bagi Menteri
Perdagangan dalam memberikan persetujuan impor beras. Ruang lingkup rekomendasi dimaksud mencakup :
1. Penentuan Jenis Beras
Beras jenis tertentu yang
perlu diberikan dispensasi impor adalah jenis beras yang belum dapat dipenuhi
oleh produksi dalam negeri dan beras hibah.
Yang dimaksud dengan beras
jenis tertentu adalah:Beras ketan (utuh dan pecah 100 %), Beras pecah 100 %/menir, Beras Japonica, Beras
Basmati, Beras kukus ( parboiled rice )/beras kesehatan ,dan benih padi
2. Penentuan Importir
- Seluruh
importir beras yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Khusus
untuk ketan utuh diberlakukan pembelian dalam negeri melalui pengembangan
kemitraan dengan petani dan penggilingan padi sejalan dengan program
Departemen Pertanian dalam pengembangan industri beras ketan nasional
sedangkan untuk impor menir dan beras ketan pecah 100% hanya dapat
dilakukan oleh Importir Produsen.
- Perusahaan yang tidak dapat merealisasikan impor
dua kali berturut – turut maka
permohonan importasi berikutnya akan ditolak
3. Penentuan Waktu Impor
Dispensasi impor beras
jenis tertentu diberikan selama berlakunya “masa pelarangan impor beras” sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Perdagangan setiap tahunnya.
4. Penentuan Lokasi Impor
Lokasi atau pelabuhan
tujuan impor terbuka diseluruh wilayah Indonesia
5. Penentuan Volume Impor
- Volume
impor beras jenis tertentu untuk kebutuhan industri (beras/ketan pecah
100% ) ditetapkan berdasarkan rekomendasi IP dari Departemen
Perindustrian;
- Beras
ketan utuh untuk pasar umum ditentukan kuotanya maksimal 150.000 ton/tahun
dengan penentuan masing – masing volume yang berbeda berdasarkan pembelian
beras ketan dalam negeri melalui pengembangan kemitraan dengan petani dan
penggilingan padi sejalan dengan program Departemen Pertanian dalam
pengembangan industri beras ketan nasional yang telah dimulai pada tahun
2006 dan disesuaikan dengan pastperformace impor sebelumnya.
- Untuk
jenis beras tertentu lainnya volumenya ditentukan dalam rapat POKJA
Perberasan.
- Secara
umum untuk semua jenis beras tertentu berlaku ketentuan:
o
Perusahaan lama dengan kinerja baik (terealisir ≥ 50 %) 3
kali importasi berturut – turut dapat diberikan penambahan volume importasi
o Perusahaan
lama dengan kinerja kurang baik ( < 50 %) maksimum volume importasinya
sebesar volume realisasi terakhir
o
Importasi dapat dilakukan lebih dari satu kali oleh suatu
perusahaan dalam satu tahun sepanjang importasi sebelumnya dapat teralisir
dengan baik dan total volume impor masih dibawah kuota impor tahun berjalan
(jika ditetapkan kuotanya)
IV. PERSYARATAN
a.
Persyaratan
administrasi
- Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan foto
copy :
§ SIUP/Surat
ijin usaha
§ NPIK
§ API
§ NPWP
§ Akte
§ TDP
§ Rekomendasi
dari instansi terkait (Dep. Perindustrian, Dep. Kesehatan, Badan POM, Dep.
Sosial, Bakornas, Pemda).
§ Permintaan
dari konsumen (Hotel, Restauran, rumah sakit, Pabrik atau Industri, supermarket
yayasan dll).
§ Kartu
kendali ( bagi pemohon lama )
- Mengisi
formulir pendaftaran (terlampir)
b.
Persyaratan teknis
- Beras pecah 100% dan ketan pecah 100 % : rekomendasi
dari Departemen Perindustrian yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut benar
membutuhkan jenis beras dimaksud untuk bahan baku industrinya dengan
jumlah maksimal sesuai dengan kapasitas pabrik
- Beras kukus/kesehatan :
·
Rekomendasi dari Badan POM yang menyatakan bahwa beras
dimaksud telah terdaftar sebagai beras kesehatan
·
Permintaan/order dari konsumen rumah sakit/klinik/apotek
- Beras Japonica dan Basmati :
·
permintaan dari restoran, hotel, lembaga
adat/keagamaan
·
Jaminan suplai dari negara eksportir
- Benih padi : persyaratan permohonan harus
dilengkapi SK Pemasukan Benih dari Ditjen Tanaman Pangan
- Beras bantuan : untuk bantuan bencana surat dari
Bakornas Penanaggulangan bencana dan surat dari instansi pemerintah yang
berwenang.
- Beras ketan utuh : harus dilengkapi dengan surat
kontrak pembelian dalam negeri.
V.
PROSEDUR
a.
Surat permohonan disampaikan kepada Dirjen PPHP/ketua tim
pelaksana POKJA PERBERASAN
b.
Dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh
Sekretariat POKJA Perberasan
v Permohonan
yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan selambat-lambatnya dalam waktu 1
bulan terhitung sejak permohonan diterima.
v Permohonan
yang memenuhi syarat akan dibahas dalam
rapat POKJA Perberasan
c.
Pembahasan dalam Rapat Pokja Perberasan mencakup jenis
beras, waktu, volume, lokasi/pelabuhan tujuan dikaitkan dengan permormance
perusahaan serta kondisi perberasan nasional. Jika diperlukan Direktur Perusahaan yang
mengajukan permohonan impor atau wakil yang ditunjuk (dilengkapi surat
penujukkan asli di atas materai) diwajibkan hadir atas undangan Pokja
Perberasan untuk memberikan klarifikasi.
d.
Rapat Pokja Perberasan dapat dihadiri oleh anggota
sekretariat Pokja Perberasan dan atau anggota tim pengarah dan tim pelaksana
Pokja Perberasan dan atau mengundang instansi lain yang terkait.
e.
Rapat Pokja Perberasan menghasilkan kesepakatan untuk
memberi atau menolak rekomendasi dispensasi impor beras dan menyampaikannya
kepada Dirjen PPHP selaku ketua Tim Pelaksana POKJA Perberasan DKP.
f.
Sekretariat Pokja Perberasan menyiapkan laporan hasil
rapat serta konsep surat rekomendasinya untuk selanjutnya diserahkan kepada
Dirjen PPHP.
g.
Dirjen PPHP menandatangani langsung surat rekomendasi
(persetujuan atau penolakan) dan atau terlebih dahulu memohon arahan Menteri
Pertanian (untuk kasus khusus)
h.
Surat rekomendasi Dirjen PPHP atas pemberian dispensasi impor beras jenis
tertentu disampaikan langsung ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri – DEPDAG dengan
tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian, Badan Karantina Pertanian (untuk
benih padi) dan Perusahaan/importir yang mengajukan permohonan dispensasi impor.
i.
Surat penolakan pemberian dispensasi impor oleh Dirjen
PPHP disampaikan langsung kepada Perusahaan/importir yang mengajukan permohonan
dispensasi impor dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian dan
Dirjen Perdagangan Luar Negeri – DEPDAG.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar